Nama : Yeni Nur Indah Sari
Kelas : 1EB24
NPM : 29213423
Menurut Dudley Seers ada 3 indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat, 3 indikator tersebut yaitu :
1.Tingkat kemiskinan
2.Tingkat pengangguran
3.Tingkat ketimpangan di berbagai bidang.
Berikut tingkat kesejahteraan di Indonesia dari 12 sampel berdasarkan indikator dari Dudley Seers:
Kemiskinan
Pengangguran
•Ketimpangan di berbagai bidang
Dari diagram diatas dapat dilihat bahwa tingkat kemiskinan tertinggi dari sample adalah Papua dengan 31.11% kemudian diikuti oleh Maluku dan NTB dengan 21.78% dan 18.68%, sedangkan untuk pulau Jawa sendiri, DI Yogyakarta memiliki tingkat kemiskinan tertinggi menvapai 16.05%. Dari keseluruhan sample DKI Jakarta merupakan daerah dengan tingkat kemiskinan terendah dengan 3.69%
DKI Jakarta
Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2013 sebesar 375,70 ribu orang (3,72 persen). Dibandingkan dengan Maret 2013 (354,19 ribu orang atau 3,55 persen), jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 21,51 ribu atau meningkat 0,17 poin. Sedangkan dibandingkan dengan September 2012 dengan jumlah penduduk miskin sebesar 366,77 ribu orang (3,70 persen), jumlah penduduk miskin meningkat 8,93 ribu atau meningkat 0,02 poin.
Garis Kemiskinan (GK) bulan September 2013 sebesar Rp 434.322 per kapita per bulan, lebih tinggi dari Garis Kemiskinan Maret 2013 sebesar Rp 407.437 per kapita per bulan dan dari Garis Kemiskinan September 2012 sebesar Rp 392.571 per kapita per bulan.
Jawa Barat
Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Jawa Barat pada bulan September 2013 sebesar 4.382.648 orang (9,61persen). Dibandingkan dengan bulan Maret 2013 sebesar 4.297.038 orang (9,52 persen), jumlah penduduk miskin bulan September 2013 mengalami kenaikan sebesar 85.610 orang (0,09 persen).
Garis kemiskinan Jawa Barat bulan September 2013 sebesar Rp. 276.825,- atau mengalami peningkatan sebesar 9,64 persen dibandingkan dengan garis kemiskinan bulan Maret 2013 (Rp.252.496,-).
Jawa Tengah
Jumlah penduduk miskin (penduduk yang berada dibawah Garis Kemiskinan) di Provinsi Jawa Tengah pada Maret 2012 mencapai 4,977 juta orang (15,34 persen), berkurang 130 ribu orang (0,42 persen) jika dibandingkan dengan penduduk miskin pada Maret 2011 yang sebesar 5,107 juta orang (15,76 persen)
Selama periode Maret 2011 – Maret 2012, penduduk miskin di daerah perkotaan berkurang sekitar 91,4 ribu orang (dari 2,093 juta orang pada Maret 2011 menjadi 2,001 juta orang pada Maret 2012), sementara di daerah perdesaan berkurang 38,6 ribu orang (dari 3,015 juta orang pada Maret 2011 menjadi 2,976 juta orang pada Maret 2012)..
Persentase penduduk miskin di daerah perkotaan pada Maret 2011 sebesar 14,12 persen menurun menjadi 13,49 persen pada Maret 2012. Begitu juga dengan penduduk miskin di daerah perdesaan yaitu dari 17,14 persen pada Maret 2011 menjadi 16,89 persen pada Maret 2012.
Garis Kemiskinan di Jawa Tengah kondisi Maret 2012 sebesar Rp. 222.327,- per kapita per bulan. Untuk daerah perkotaan Garis Kemiskinan Maret 2012 sebesar Rp. 234.799,- per kapita per bulan atau naik 5,56 persen dari kondisi Maret 2011 (Rp. 222.430,- per kapita per bulan). Garis Kemiskinan di perdesaan juga mengalami peningkatan sebesar 6,54 persen menjadi sebesar Rp. 211.823,- per kapita per bulan dibandingkan dengan Maret 2011 yaitu sebesar Rp. 198.814,- per kapita per bulan.
Jawa Timur
penduduk miskin di Jawa Timur sebanyak 6.022.590 jiwa (16,68%) dan data PPLS08 hasil veriļ¬kasi 30 Oktober 2009 jumlah Rumah Tangga Sasaran (RTS) sebanyak 3.079.822 Rumah Tangga Miskin (RTM) by name by address tersebar di 8.505 desa/kelurahan, 662 kecamatan dan 38 kabupaten/kota.
Rumah tangga miskin tersebut terbagi ke dalam strata sangat miskin sebanyak 493.004 (16%), miskin 1.256.122 (41%) dan hampir miskin 1.330.696 (43%). Penurunan kemiskinan nasional dari bulan Maret 2011 (12,49%) ke September 2011 (12,36%) atau turun sebanyak 130 ribu orang. Penurunan kemiskinan pada periode yang sama di Jawa Timur bulan Maret 2011 (14,23%) ke bulan September 2011 (13,85%) atau turun sebanyak 128,9 ribu orang.Dengan demikian Jawa Timur telah memberikan kontribusi penurunan kemiskinan nasional sebanyak 99,15%. Keberhasilan program penanggulangan kemiskinan tidak terlepas dari kontribusi dan kerjasama semua pihak baik pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kalangan swasta,lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan unsur lainnya secara terpadu dan berkesinambungan.
DI Yogyakarta
Tingkat kemiskinan yaitu persentase penduduk miskin dari seluruh penduduk di Daerah Istimewa Yogyakarta pada September 2013 sebesar 15,03%. Apabila dibandingkan dengan keadaan bulan Maret 2013 yang besarnya 15,43% berarti ada penurunan sebesar 0,40% selama setengah tahun. Sedangkan bila dibandingkan dengan kondisi September 2012 dengan persentase penduduk miskin sebesar 15,88%, terjadi penurunan sebesar 0,85%.
Bangka Belitung
Perkembangan kemiskinan di Provinsi Kep. Bangka Belitung dalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 17,48 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) tercatat sebanyak 69 ribu jiwa. Sementara untuk persentase kemiskinan, tahun 2013 mencapai 5,21 persen atau menurun sebesar 3,37 persen dari tahun 2008 dan lebih rendah dari rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).
Kalimantan Tengah
Perkembangan kemiskinan di Provinsi Kalimantan Tengahdalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 63,05 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (maret) sebanyak 136.95 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2013 (maret) mencapai 5,93%. Kondisi kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah masih tergolong rendah jika dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan nasional (11,37%).
Sulawesi Utara
Perkembangan kemiskinan di Provinsi Sulawesi Utaradalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut menurun sebesar 38,10 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013(maret) 184 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2013 mencapai 7,88 persen atau menurun sebesar 2,22 persen dari tahun 2008. Kondisi kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara tergolong rendah jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,37%).
Papua
Perkembangan kemiskinan di Provinsi Papuadalam kurun waktu 2008-2013, secara absolut meningkat 284,26 ribu jiwa, jumlah penduduk miskin tahun 2013 (februari) tercatat sebanyak 1.017 ribu jiwa. Kondisi kemiskinan di Provinsi Papua masih tergolong tinggi jika dibandingkan rata-rata tingkat kemiskinan kemiskinan nasional, persentase penduduk miskin Papua tahun 2013 (februari) sebesar 31,13 persen. Namun jika dilihat perkembangan dari tahun 2008-2013 tingkat kemiskinan di papua menurun sebesar 5,95 persen dari tahunj 2008.
Bali
Perkembangan jumlah penduduk miskin di Provinsi Bali selama periode 2008-2013, secara absolut menurun sebanyak 53,18 ribu jiwa, dengan jumlah penduduk miskin tahun 2013 (Maret) sebesar 163 ribu jiwa. Seperti halnya dengan kondisi tingkat kemiskinan dari tahun 2008-2013 mengalami penurunan dan hingga akhir tahun 2013 persentase kemiskinan mencapai 3,95%. Kondisi kemiskinan di Provinsi Bali tergolong rendah jika dibandingkan terhadap rata-rata kemiskinan nasional (11,86%).
Dari data diatas dapat dilihat bahwa Banten memiliki jumlah pengangguran tertinggi dengan 10.74% dan DKI Jakarta dengan 9.78%, sedangkan untuk tingkat penganguran terendah justru dimiliki oleh Papua dengan 2.9%. Tingkat pengangguran di pulau Jawa dapat dikategorikan cukup tinggi mengingat jumlah lapangan kerja yang tersedia cukup banyak dibandingkan daerah luar Pulau Jawa.
pengangguran DKI JAKARTA
Jumlah angkatan kerja di Provinsi DKI Jakarta pada Agustus 2013 mencapai 5,18 juta orang, berkurang 189 ribu orang dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja Agustus 2012 yaitu 5,37 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2013 sebesar 4,71 juta orang, berkurang 126 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan bulan Agustus 2012 sebesar 4,84 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta pada bulan Agustus 2013 mencapai 9,02 persen, mengalami penurunan sebesar 0,85 poin dibandingkan keadaan Agustus 2012 yaitu 9,87 persen. Pada periode Agustus 2012 – Agustus 2013, ada penambahan penduduk yang bekerja di sejumlah sektor, yaitu sektor Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi sebesar 67,66 ribu orang, sektor Lembaga Keuangan, Real Estate, Usaha Persewaan dan Jasa Perusahaan sekitar 38,10 ribu orang, sektor konstruksi sekitar 3,74 ribu orang, sektor Pertambangan dan Penggalian sebesar 1,18 ribu orang, dan Sektor Listrik, Gas, dan Air sebesar 0,75 ribu orang. Sementara sektor Jasa Kemasyarakatan, Sosial dan Perorangan mengalami penurunan sebesar 193,32 ribu, sektor Industri Pengolahan menurun 24,61 ribu orang, dan sektor Pertanian dan Transportasi masing-masing mengalami penurunan sebesar 9,99 ribu orang dan 9,26 ribu orang. Pada keadaan Agustus 2013 di Provinsi DKI Jakarta sektor formal mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja yaitu 70,96 persen, sedangkan sektor informal sebesar 29,04 persen. Berdasarkan jumlah jam kerja pada Agustus 2013, sebanyak 4,22 juta orang (89,54 persen) bekerja di atas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 8 jam per minggu hanya 37,59 ribu orang (0,80 persen). Pada Agustus 2013, pekerja yang berpendidikan SLTP ke bawah merupakan yang terbanyak, yaitu 1,64 juta orang (34,70 persen), diikuti dengan pendidikan SMA Umum sebanyak 1,13 juta orang (24,08 persen), SMA Kejuruan sebesar 999,32 ribu orang (21,20 persen), selanjutnya pendidikan Diploma dan Universitas sebanyak 943,36 ribu orang (20,02 persen). Tingkat Pengangguran Terbuka menurut kabupaten/kota administrasi di Provinsi DKI Jakarta pada keadaan Agustus 2013, angkanya berkisar antara 6,03 persen terdapat di Kabupaten Kepulauan Seribu, dan 9,67 persen terdapat di Kota Jakarta Utara. Pada tingkat pendidikan SLTP Ke bawah, SMA Umum serta Diploma/Universitas, tingkat pengangguran cenderung mengalami penurunan, sementara untuk tingkat pendidikan SMA Kejuruan mengalami kenaikan. Penurunan tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada jenjang pendidikan Diploma/Universitas sebesar 5,11 poin.
-Jawa Barat
Jumlah angkatan kerja di Jawa Barat pada bulan Agustus 2012 adalah 20.150.094 orang, terjadi peningkatan dibandingkan dengan keadaan pada bulan Agustus 2011 yang pada saat itu angkatan kerja berjumlah19.356.624 orang. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja pun naik dari 62,27 persen pada Agustus 2011 menjadi 63,78 persen pada Agustus 2012.Pada Agustus 2011 penganggur di Jawa Barat mencapai1.901.843 orang, sedangkan pada bulan Agustus 2012 tercatat penganggur sebanyak 1.828.986orang. Dengan demikian,dalam waktu satu tahun terjadi penurunan jumlah penganggur sebanyak 72.857 orang. Dibandingkan dengan Agustus 2011 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Jawa Barat mengalami penurunan sebesar 0,75 persen yaitu dari 9,83 persen menjadi 9,08 persen.
-Jawa Tengah
Jumlah angkatan kerja di Jawa Tengah Februari 2013 mencapai 16,91 juta orang, berkurang sekitar 186 ribu orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebesar 17,09 juta orang dan berkurang 213 ribu juta orang jika dibanding Februari 2012 yang sebesar 17,12 juta orang.Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Tengah pada Februari 2013 mencapai 5,57 persen, mengalami penurunan sebesar 0,06 persen dibanding TPT Agustus 2012 dengan nilai TPT sebesar 5,63 persen dan jika dibandingkan dengan Februari 2012 juga mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dengan nilai TPT sebesar 5,88 persen.Berdasarkan jumlah jam kerja pada Februari 2013, sebanyak 11,44 juta orang (71,66 persen) bekerja di atas 35 jam per minggu, sedangkan penduduk yang bekerja dengan jumlah jam kerja kurang dari 15 jam per minggu mencapai 948 ribu orang (5,93 persen).Jenjang pendidikan SD ke bawah pada Februari 2013 masih tetap mendominasi penduduk yang bekerja di Jawa Tengah yaitu sekitar 8,86 juta orang (55,50 persen) dan jenjang pendidikan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sekitar 2,90 juta orang (18,13 persen).
-Jawa Timur
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 4,00 persen, menurun dibanding TPT Agustus 2012 (4,12 persen) dan TPT Februari 2012 (4,14 persen). Jumlah angkatan kerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 20,095 juta orang, bertambah sekitar 0,194 juta orang dibanding angkatan kerja Agustus 2012 sebesar 19,901 juta orang, dan juga lebih tinggi 0,264 juta orang dibanding Februari 2012 sebesar 19,831 juta orang. Jumlah penduduk yang bekerja di Jawa Timur pada Februari 2013 mencapai 19,291 juta orang, bertambah sekitar 0,209 juta orang dibanding keadaan Agustus 2012 sebesar 19,082 juta. BPS juga menyimpulkan bahwa keadaan ketenagakerjaan di Jawa Timur pada Februari (Triwulan I) tahun 2013 menunjukkan adanya perbaikan dibandingkan keadaan Agustus 2012. Hal ini terihat dari peningkatan jumlah angkatan kerja dan penurunan tingkat pengangguran.
-DI Yogyakarta
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Indonesia pada Agustus 2013 mencapai 6,25 persen. Angka tersebut mengalami peningkatan dibanding TPT Februari 2013 sebesar 5,92 persen dan dibandingkan TPT Agustus 2012 meningkat 6,14 persen. Tenaga kerja di Indonesia pada Agustus 2013 menunjukkan adanya penurunan jumlah angkatan kerja sebanyak 3,0 juta orang dibanding keadaan Februari 2013.
-Bangka Belitung
Perkembangan angkatan kerja Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama periode 2008-2013 cenderung meningkat, jumlah angkatan kerja tahun 2013 (Februari) tercatat sebanyak 663 ribu jiwa yang terdiri dari 641 ribu jiwa penduduk bekerja dan 21,9 ribu jiwa pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja terbesar terdapat di Kabupaten Bangka mencapai 133,769 jiwa, dan paling rendah di Kabupaten Belitung Timur sebanyak 54.831 jiwa.
-Kalimantan Tengah
Jumlah angkatan kerja Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2013 (Februari) mencapai 1.157.166 jiwa yang terdiri dari 1.136.066 jiwa penduduk bekerja dan 21.100 jiwa pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja terbesar terdapat tahun 2012 di Kabupaten Kapuas, yaitu mencapai 181.783 jiwa, dan paling rendah di Kabupaten Sukamara sebanyak 23.234 jiwa.
-Sulawesi Utara
Jumlah angkatan tenaga kerja di Provinsi Sulawesi Utara tahun 2013 (februari) sebanyak 1.089.084 jiwa atau sekitar 0,9 persen dari total angkatan kerja nasional, yang terdiri dari 1.010.784 jiwa penduduk bekerja dan 78.300 jiwa pengangguran terbuka. Jumlah angkatan kerja terbesar 2012 terdapat di Kota Manado sebanyak 193.115 jiwa
-Papua
Perkembangan angkatan kerja Provinsi Papua dalam 5 tahun terkahir meningkat. Jumlah angkatan kerja hingga akhir tahun 2013 (februari) mencapai 1693.738 jiwa atau sekitar 1,39 persen dari total angkatan kerja nasional, yang terdiri dari 1.646.038 jiwa penduduk bekerja dan 47.700 jiwa pengangguran terbuka. Persebaran jumlah angkatan kerja terbesar tahun 2012 terdapat di Kota Jayapura, yaitu sebanyak 116.394 jiwa, dan paling rendah di Kabupaten Supiori sebanyak 6.446jiwa.
-Bali
Perkembangan angkatan kerja Provinsi Bali dalam 5 tahun terkahir meningkat, jumlah angkatan kerja tahun 20123 (Maret) sebanyak 2.396.371 jiwa atau sekitar 2,03 persen dari total angkatan kerja nasional, yang terdiri dari 2.350.988 jiwa penduduk bekerja dan 24.100 jiwa pengangguran terbuka. Penyebaran angkatan kerja di Bali tahun 2012 terbesar terdapat di Kota Denpasar yaitu sebanyak 429.184 orang, dan paling rendah di Kabupaten Klungkung sebanyak 100.907 jiwa.
Untuk mengukur ketimpangan diberbagai bidang BPS menggunakan Gini Ratio sebagai tolak ukur. Gini Ratio merupakan angka atau tolak ukur kemerataan pendapatan dari berbagai bidang dan kelas pendapatan. Semakin mendekati nilai 1 dapat dikategorikan daerah atau Negara tersebut terjadi ketidak merataan sempurna.
Dari data dapat dilihat hampir keseluruhan sample terjadi ketidakmerataan pendapatan dengan nilai indeks lebih dari 30%. Papua menjadi daerah dengan ketidakmerataan tertinggi diikuti dengan DI Yogyakarta dan DKI Jakarta dengan nilai indeks lebih dari 40%. Hal ini berarti didaerah tersebut terjadi kesenjangan sosial yang tinggi.
Kesimpulan
Dari data yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa masyarakat yang tinggal diluar pulau Jawa dapat dikatakan lebih sejahtera dibanding masyarakat yang hidup di pulau Jawa. Hal ini dapat dilihat dari angka kemiskinan, pengangguran dan ketimpangan di pulau Jawa sedikit lebih tinggi dibanding daerah luar Jawa jika dilihat dengan menggunakan indicator Dudley Seers.
Solusi
Kemiskinan
Untuk mengatasi masalah kemiskinan, pemerintah memiliki peran yang besar. Namun dalam kenyataannya, program yang dijalankan oleh pemerintah belum mampu menyentuh pokok yang menimbulkan masalah kemiskinan ini. Ada beberapa program pemerintah yang sudah dijalankan dan dimaksudkan sebagai solusi untuk mengatasi masalah kemiskinan ini. Seperti di antaranya adalah program Bantuan Langsung Tunai yang merupakan kompensasi yang diberikan usai penghapusan subsidi minyak tanah dan program konversi bahan bakar gas. Selain itu ada juga pelaksanaan bantuan di bidang kesehatan yaitu jaminan kesehatan masyarakat atau Jamkesnas.
Pengangguran
Pengangguran kebanyakan disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Selain berpendidikan, perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Seharusnya pemerintah membuat system pendidikan dimana mahasiswa/siswa diajarkan membuat lapangan kerja baru bukan mencari lapangan kerja selain itu pemerintah juga harus mempermudah pemberian kredit kepada calon wirausahawan dengan bunga rendah.
Ketimpangan di berbagai bidang
Program sosial mencakup pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya harus ditingkatkan efektivitas dan jangkauan pelaksanaannya untuk memberikan basis bagi golongan miskin dan tidak mampu. Untuk mengatasi ketimpangan di berbagai bidang, pemerataan kesempatan merupakan jalan efektif bagi mobilitas sosial. Karena itu, kronisme dan korupsi yang menghambat mobilitas sosial harus diminimalkan. Pajak, sekalipun tidak progresif, harus diefektifkan karena sebagai sumber utama bagi program sosial untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Investasi pada golongan muda akan sangat menentukan pengurangan ketimpangan pada masa datang. Program sosial mencakup pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya harus ditingkatkan efektivitas dan jangkauan pelaksanaannya untuk memberikan basis bagi golongan miskin melakukan mobilitas sosial.
Solusi
Solusi untuk semua masalah ini adalah semua provinsi – provinsi yang bisa dibilang kurang terkenal atau jarang adanya aktivitas seperti ekonomi, industri dan yang lainnya, harus meningkatkan aktivitas tersebut secara perlahan, karena hal ini akan membuat seluruh provinsi di indonesia menjadi merata akan pertumbuhan ekonominya, berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya sumber daya manusia, dan yang lainnya.
Pengangguran
Pengangguran kebanyakan disebabkan oleh masalah tenaga kerja yang tidak terampil dan ahli. Selain berpendidikan, perusahaan lebih menyukai calon pegawai yang sudah memiliki keterampilan atau keahlian tertentu. Seharusnya pemerintah membuat system pendidikan dimana mahasiswa/siswa diajarkan membuat lapangan kerja baru bukan mencari lapangan kerja selain itu pemerintah juga harus mempermudah pemberian kredit kepada calon wirausahawan dengan bunga rendah.
Ketimpangan di berbagai bidang
Program sosial mencakup pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya harus ditingkatkan efektivitas dan jangkauan pelaksanaannya untuk memberikan basis bagi golongan miskin dan tidak mampu. Untuk mengatasi ketimpangan di berbagai bidang, pemerataan kesempatan merupakan jalan efektif bagi mobilitas sosial. Karena itu, kronisme dan korupsi yang menghambat mobilitas sosial harus diminimalkan. Pajak, sekalipun tidak progresif, harus diefektifkan karena sebagai sumber utama bagi program sosial untuk mengatasi ketimpangan dan kemiskinan. Investasi pada golongan muda akan sangat menentukan pengurangan ketimpangan pada masa datang. Program sosial mencakup pendidikan, kesehatan, dan jaminan sosial lainnya harus ditingkatkan efektivitas dan jangkauan pelaksanaannya untuk memberikan basis bagi golongan miskin melakukan mobilitas sosial.
Solusi
Solusi untuk semua masalah ini adalah semua provinsi – provinsi yang bisa dibilang kurang terkenal atau jarang adanya aktivitas seperti ekonomi, industri dan yang lainnya, harus meningkatkan aktivitas tersebut secara perlahan, karena hal ini akan membuat seluruh provinsi di indonesia menjadi merata akan pertumbuhan ekonominya, berkurangnya kemiskinan dan pengangguran, meningkatnya sumber daya manusia, dan yang lainnya.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar